Bima, Bimakini.com.-Pejabat Baru Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, diminta untuk serius
menangani sejumlah masalah pendidikan selama ini. Banyak persoalan yang
belum diselesaikan, sehingga berdampak pada mutu pendidikan. Hal itu
katakana Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ahmad Yani Umar, SEI,
MPd, Selasa (4/2).
Dikatakan Yani, Senin (3/2) bersama seluruh jajaran Dinas Dikpora
menggelar rapat koordinasi. Hadir Kepala Dinas Dikpora, Tajudin, SH,
Msi, Sekratris, Drs H Muis dan semua Kabid. Pertemuan itu untuk
menyampaikan sejumlah persoalan pendidikan yang selama ini terpantau
oleh Komisi IV.
Beberapa persoalan pendidikan, kata dia, seperti kualitas guru yang
belum memenuhi harapan. Masih ada penggunaan anggaran DAK dan blockgrand
yang belum tuntas. Seperti halnya, di SMPN 1 Belo, mendapat anggaran
ganda, namun kenyataannya sekolah tidak layak. “Kami melihat kondisi
sekolah tidak ada yang berubah setelah mendapat anggaran perbaikan,”
ungkapnya.
Bahkan mirisnya, kata Yani, bendera merah putih yang dimiliki sekolah
itu sudah tidak jelas warnanya. Tata cara dlam upacara bendera saja
tidak diketahui secara benar. “Kami meminta agar ada pembenahan
diinternal Dinas Dikpora. Termasuk jangan sampai banyak terjadi pungli,”
katanya.
Namun, kata dia, dalam pertemuan itu pejabat baru Dinas Dikpora
menyatakan komitmennnya untuk menyelesaikan persoalan pendidikan.
Termasuk akan membangun sekolah percontohan di Sape, Woha dan Bolo.
“Kami juga meminta agar pendataan siswa penerima BMS dilakukan secara
benar, karena banyak masalah,” ujarnya.
Demikian juga dengan Perda Pendidikan yang belum ada Peraturan
Bupatinya. Padahal itu penting untuk mendukung kemajuan pendidikan,
tidak hanya secara intelektual, namun juga spiritual. “Kita bisa lihat
bagaimana kasus yang terjadi di Sape, ada siswi yang diperkosa
ramai-ramai. Ini menunjukkan ada masalah yang harus dibenahi dalam
system pendidikan kita,” ujarnya.